Harapan pada pemimpin Indonesia yang akan datang / masa depan.
Indonesia ini merupakan bangsa yang besar. Harus diakui bahwa ada perkembangan dan peningkatan di berbagai sektor politik, ekonomi, penegakan hukum, keamanan, dan stabilitas secara umum. Tapi juga harus disadari bahwa masih banyak yang harus dibenahi. Adanya peningkatan bukan berarti masalah-masalah di berbagai sektor itu terselesaikan. Perlu kepemimpinan yang memiliki kapabilitas, pengalaman, dan visi-misi bagi Indonesia masa depan. Popularitas tidak menjamin bagi kesuksesan seorang pemimpin. Meskipun popularitas itu perlu sebagai modal awal bagi adanya dukungan publik terhadap kepemimpinannya, diperlukan syarat-syarat di atas untuk memimpin Indonesia.
Secara pribadi, saya merasa pemimpin itu harus punya model (panutan) kepemimpinan dalam menjalankan amanahnya. Dengan memiliki model dan tipe kepemimpinan tertentu, dia bisa mengambil pelajaran apa saja yang menjadi kekuatan untuk terus dikembangkan, dan kekurangan yang perlu dihindarkan.Tentu sebagai seorang Muslim, menurut saya, model kepemimpinan Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Saya juga suka dengan model kepemimpinan Umar bin Khattab serta Umar bin Abdul Aziz. Tanpa adanya role model yang jelas, seorang pemimpin mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya (di belakangnya juga, hehe). Blusukan itu seringkali dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa kepemimpinannya. Keadilan juga ditegakkan oleh Umar bin Khattab ketika mengembalikan hak seorang Yahudi tua yang rumahnya dirampas oleh penguasa Muslim di daerahnya. Silahkan baca cerita lainnya di buku sejarah dan biografi Umar bin Khattab.
Rakyat Indonesia rindu pada pemimpin yang menjiwai, menyelami, memahami, dan mengalami masalah rakyat yang dipimpinnya sebelum memberikan jalan keluarnya. Solusi harus didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Seringkali solusi di atas kertas tidak bisa diterapkan di lapangan karena kurang memahami akar permasalahan yang harus dirasakan dengan mengalaminya. Keindahan alam dan potensi wilayahnya akan membuat siapapun terpesona dengan Indonesia.
Secara kongkrit, ada banyak harapan saya terhadap pemimpin Indonesia masa depan, di antaranya:
- Memiliki komitmen yang kuat dan political will bagi pendidikan generasi muda. Harus disyukuri bahwa alokasi APBN untuk pendidikan adalah 20%. Tapi harus diakui bahwa pemanfaatan dana besar bagi pendidikan itu masih jauh dari optimal. Budaya korup, rendahnya moralitas, kurangnya kedisiplinan, dan beberapa hal minus lainnya hanya bisa diatasi dengan pendidikan yang baik. Tidak melulu secara formal, dukungan terhadap pendidikan juga bisa dilakukan informal pada unit terkecil, misalnya: memberikan apresiasi bagi keluarga yang sukses mendidik anak-anaknya menjadi generasi terbaik bagi bangsa ini.
- Bisa menegakkan sektor ekonomi dengan prinsip kebangsaan dan kerakyatan, bukan untung ruginya secara ekonomis saja. Harus ada komitmen untuk menjadikan bangsa ini mandiri di berbagai sektor ekonomi: pertanian, kelautan, peternakan, dan industri-industri strategis lainnya. Rencanakan secara jelas capaian jangka panjang, menengah, dan pendek bagi kemandirian ekonomi kita.
- Mampu membangun birokrasi yang sehat. Harus diakui birokrasi kita masih sakit, ada semacam ujaran “kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah”. Meskipun ada beberapa langkah positif yang bisa dirasakan masyarakat dengan adanya political will ke arah birokrasi yang sehat. Hanya saja kenyataannya masih jauh dari harapan. Ini yang harus terus menerus dikawal dan dijaga.
Ah… daftar harapan ini sebenarnya masih panjang, ada sektor kedaulatan negara, pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan keadilan, jaminan kesehatan, pembangunan sektor publik, pembenahan infrastruktur, pemerataan kesejahteraan, keberagamaan, keamanan, perdamaian, dan seterusnya… dan seterusnya. Tapi, sementara itu saja dulu yang bisa saya ungkapkan. Semoga pemimpin Indonesia di masa depan adalah pemimpin yang benar-benar berani berjuang, berkorban, dan melakukan segenap daya-kemampuannya untuk menjadikan rakyat Indonesia mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, sebagaimana yang sering kita panjatkan bersama di setiap doa: baldatun thayyiba(tun), mubaraka(tun) wa rabbun ghafur.
Money Politics
Catatan terakhir mengenai pertanyaan ketiga terkait tentang money politics dalam hukum Islam. Singkatnya, ya … HARAM. Silahkan pelajari, baca, telaah, dan diskusikan mengenai hal ini dalam perspektif hukum Islam. Saya tidak memiliki otoritas dan kapabilitas mengeluarkan fatwa, tapi kesimpulan saya mengenai “Politik Uang” adalah haram. Money politic adalah bentuk kongkrit dari budaya politik transaksional. Saya sendiri belum pernah mengalami langsung bertemu dengan calon pemimpin yang memberi sejumlah uang agar terpilih. Meski demikian, berita di media massa dan juga cerita masyarakat mengenai adanya transaksi politik uang ini menjadi bukti adanya money politics.
Ada sebuah kisah nyata yang saya dengar dari seorang tokoh agama di Indonesia. Pernah suatu kali beliau diundang dalam pertemuan tokoh agama yang dihadiri dan disponsori oleh salah satu calon dari kepala daerah. Cerita ringkasnya, dalam pertemuan itu ada permintaan dari calon kepala daerah tersebut agar para tokoh ini mendukung dirinya. Pada saat itu, ada agamawan yang menanggapi dengan berkata “Itu mudah, Bapak berani bayar berapa”. Sungguh miris karena politik “wani piro” tidak saja menjangkiti masyarakat awam, tapi juga para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Padahal harusnya dari merekalah himbauan dan gerakan menolak money politics itu datang. Ketika ada ungkapan yang menyatakan bahwa masyarakat kita sudah pintar dan tidak tergoda dengan uang, saya pikir itu baru berupa harapan, karena kenyataan di lapangan berbicara lain.
Pernah ada sebuah pertanyaan yang saya dengar dari sebuah radio dalam program pengajian tentang politik uang. Kira-kira pemirsa itu bertanya demikian, “siapakah yang harus dipilih ketika seseorang menerima uang dari beberapa caleg, apakah yang lebih banyak?” Harapan saya waktu iitu si pendakwah bisa tegas mengatakan “Jangan pilih mereka yang memberi uang!” Tapi nyatanya dai tersebut menjawabnya dengan sangat normatif, seperti: tidak ada keharusan memilih mereka, sebaiknya uang yang diterima tidak masuk ke perut, dan norma-norma sejenis. Tidak ada ketegasan untuk menolak politik uang.
Harusnya disadari bahwa money politic ini adalah cikal bakal dari tumbuh suburnya korupsi di negeri kita. Jika kita benar-benar membenci korupsi, maka tolak segala bentuk money politics.
SUMBER : http://ruangingatanku.wordpress.com/2014/03/30/catatan-dan-harapan-di-pemilu-2014/
